Operator penerbangan komersial dan perintis, termasuk pemerintah daerah, kata Elfien, sudah menjajaki pembelian N-219. Permintaan pun datang dari perusahaan aviasi asing lewat letter of intent (LoI) dan proposal bisnis. Dari sejumlah kesepakatan, pengiriman pertama untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ucapnya. Kami akan kirim juga ke Meksiko dan Kolombia karena ada kebutuhan di sana, geografisnya mirip negara kita.
Pesawat N-219 dengan sepasang mesin turboprop berkekuatan 850 tenaga kuda (shaft horse power/SHP) dirancang untuk penerbangan di kawasan pegunungan. Nurtanio cocok dipakai di bandara yang memiliki landasan pendek, bahkan non-aspal.
Menurut Elfin, perseroan baru bisa memproduksi maksimal tiga unit N-219 seusai dengan sertifikasi. Namun, dia memastikan kapasitas produksi meningkat seiring dengan kebutuhan penggantian armada eksisting, seperti tipe Twin Otter dan Cessna. Produk baru itu akan dipakai untuk tiga segmen, yakni angkutan perintis, penerbangan komersial dan kargo, serta kebutuhan kargo.
Kalau sudah produksi normal, bisa bertahap dari 36 sampai 50 unit per tahun, tutur dia.
Vice President Commercial Aircraft Dirgantara Indonesia, Igan Satyawati, mengatakan sudah ada total 248 unit N-219 yang dipesan. Selain pemesanan 2 unit dari Kalimantan Utara, ada kajian pendanaan untuk 20 unit pesawat yang dipesan maskapai Aviastar. Lalu Trigana Air sebanyak 5 unit, Pelita Air pesan 20 unit, dan kami sedang negosiasi permintaan 30 unit yang datang dari pemesan di Uni Emirat Arab, ucapnya.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, Avirianto, menargetkan sertifikasi N-219 bisa rampung pada akhir tahun. Uji kelayakan produksi pesawat tersebut meliputi tes terbang selama 500-600 jam, tes olah gerak (static test) untuk menguji daya tahan beban, serta tes ketahanan tekanan (fatique rest) untuk mengukur usia ekonomis.
Sudah ada time frame yang direncanakan. Kalaupun bergeser, pasti ada evaluasi atau pengembangan, ujarnya.
Pemerintah, kata Avirianto, menginginkan izin produksi N-219 keluar seusai pemenuhan aturan penerbangan internasional (Annexes International Civil Aviation Organization/ICAO), serta aturan nasional. Tentu harus bisa cocok dengan peralatan navigasi modern untuk peningkatan keselamatan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pesawat N219 bisa mendukung program tol udara. Kebijakan yang dilandasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, itu tengah dikembangkan dan belum memiliki struktur tetap layaknya tol laut. Banyak daerah sulit dicapai sedangkan kita tetap harus suplai barang, ujarnya.
